Trump Dituntut Lagi karena Dugaan Campur Tangan di Pilpres 2020 Georgia

Baca Juga:

Mantan Presiden AS Donald Trump Ditetapkan Sebagai Terdakwa dalam Kasus Pemalsuan Pemilu Georgia

Dakwaan pidana keempat telah diberikan kepada mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, oleh dewan juri Georgia. Dakwaan ini menuduh Trump mencoba membalikkan kekalahan dalam pemilihan presiden 2020 dari kandidat Demokrat Joe Biden. Surat dakwaan tersebut mencantumkan 19 terdakwa dan 41 tuntutan pidana, termasuk pemerasan dan pemalsuan pemilu.

Dakwaan Pidana yang Serius

Terdapat 19 terdakwa yang didakwa melakukan pemerasan, yang berpotensi mendapatkan hukuman penjara hingga 20 tahun. Beberapa nama terkenal, seperti Mark Meadows, mantan kepala staf Gedung Putih Trump, pengacara Rudy Giuliani, dan John Eastman, termasuk dalam daftar terdakwa tersebut. Surat dakwaan setebal 98 halaman ini mencantumkan berbagai kejahatan yang diduga dilakukan oleh Trump dan rekan-rekannya mulai dari tahun 2020 hingga 2022.

Tantangan Hukum yang Dihadapi Trump

Dalam konferensi pers, Jaksa Wilayah Fulton County Fani Willis menyatakan bahwa Trump dan terdakwa lainnya harus menyerah pada tanggal 25 Agustus atau menghadapi penangkapan. Willis juga berencana untuk mencoba semua terdakwa secara bersama-sama. Meskipun pengacara Trump menyatakan keyakinan bahwa dakwaan ini cacat dan inkonstitusional, mereka juga menyatakan siap untuk menghadapi sidang dan mengajukan pembelaan.

Upaya Trump untuk Membalikkan Kekalahan

Dalam surat dakwaan tersebut, terdapat beragam tuduhan bahwa Trump dan terdakwa lainnya terlibat dalam upaya pemalsuan pemilu di Georgia dan negara bagian lainnya. Mereka diduga mengirimkan daftar pemilih palsu, melecehkan petugas pemilu, dan memanggil pejabat berbagai negara bagian untuk mendesak mereka mengubah hasil pemilu. Trump sendiri telah membantah melakukan kesalahan dan mengklaim bahwa dia sebenarnya adalah pemenang dalam pemilihan presiden 2020.

Dampak Hukum bagi Trump

Meskipun dakwaan ini mungkin meningkatkan dukungan bagi Trump di kalangan Partai Republik, hal ini juga dapat merugikan peluangnya dalam pemilihan umum pada November 2024. Para ahli strategi politik menyarankan bahwa dakwaan ini dapat mempengaruhi pemilih independen yang lebih mempertimbangkan masalah hukum yang dihadapi oleh seorang kandidat.

Masalah Hukum yang Dihadapi oleh Trump

Selain kasus ini, Trump saat ini juga menghadapi kasus pidana lainnya di negara bagian New York dan Florida. Dia menghadapi sidang pada Maret 2024 di New York terkait pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno, serta kasus di Florida yang dijadwalkan pada Mei terkait dugaan pemalsuan dokumen federal. Trump juga akan diadili dalam kasus perdata di New York pada Oktober, yang menuduhnya melakukan penipuan untuk keuntungan pribadi.

Baca Juga: