Polisi Himbau Warga Menjauhi DPR dan Monas Saat Demo Buruh 10 Agustus, Diduga Akan dihadiri oleh 1 Juta Pendemo

Polisi Himbau Warga Menjauhi DPR dan Monas Saat Demo Buruh 10 Agustus, Diduga Akan dihadiri oleh 1 Juta Pendemo

Baca Juga:

Massa Buruh Akan Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Jakarta

Massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 10 Agustus 2023. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar mencabut Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan beberapa undang-undang lain yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan Gatot Subroto arah Slipi dan kawasan Monumen Nasional (Monas). Area tersebut diprediksi akan menjadi titik kumpul dari massa buruh. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di daerah jalan Gatot Subroto dan sekitar Monas.

1 Juta Massa Buruh Akan Demo

Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB), Jumhur Hidayat, mengklaim bahwa ada satu juta massa buruh yang akan bergabung dalam aksi demo buruh pada tanggal 10 Agustus. Aksi massa buruh akan dimulai dengan long march yang berawal dari kantor International Labour Organization (ILO), Jalan MH. Thamrin, menuju Istana Merdeka. Di sana, mereka akan melakukan orasi terbuka sekaligus menyampaikan beberapa tuntutan. Jumhur mengungkapkan bahwa massa aksi akan ditambah dengan bergabungnya beberapa massa organisasi. Sekretaris Jenderal KSPI, Arif Minardi, optimistis bahwa akan ada satu juta orang yang ikut dalam aksi ini. Jumhur juga menegaskan bahwa aksi ini akan berlangsung secara damai. Ia menegaskan bahwa demo massa buruh tidak ada hubungannya dengan kasus Pengamat Politik Rocky Gerung yang saat ini kontroversial akibat ucapannya tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

6 Poin Tuntutan Buruh

Jumhur akan menyampaikan enam tuntutan secara terbuka dalam aksi demo buruh pada tanggal 10 Agustus ini. Enam tuntutan tersebut antara lain, mencabut Undang-undang Cipta Kerja, menaikkan upah minimum buruh sebesar 15 persen pada tahun 2024, merevisi presidential threshold menjadi 0 persen dari 20 persen. Tiga tuntutan lainnya adalah merevisi parliamentary threshold menjadi 4 persen dari total kursi DPR RI, mencabut UU Kesehatan, dan mewujudkan jaminan sosial JS3H. Jumhur menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mengindahkan enam tuntutan ini, maka massa buruh, partai dan organisasi buruh, serta kelas pekerja lainnya, akan melakukan mogok kerja nasional. Jumhur menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

Baca Juga: