Kehebohan Menyelimuti Honorer K2 Usai Pengumuman Seleksi PPPK 2023, Nur Baitih Singgung RUU ASN

Kehebohan Menyelimuti Honorer K2 Usai Pengumuman Seleksi PPPK 2023, Nur Baitih Singgung RUU ASN

Baca Juga:

Jadwal Pendaftaran PPPK 2023

Pendaftaran PPPK 2023 dijadwalkan akan dibuka pada tanggal 17 September mendatang. Namun, terdapat kekhawatiran di kalangan honorer K2 bahwa pelaksanaan seleksi PPPK akan memengaruhi jadwal pengesahan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Kekhawatiran Honorer K2

Keputusan untuk membuka seleksi PPPK 2023 membuat honorer K2, terutama, menjadi khawatir. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nur Baitih, menyampaikan kekhawatiran ini kepada JPNN.com pada Jumat (11/8).

Perlunya Penyelesaian Masalah Honorer secara Bertahap

Menurut Bunda Nur, pemerintah sebaiknya menyelesaikan masalah honorer secara bertahap. Dia berpendapat tidak masalah apabila pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2023 pada September. Namun, sebaiknya untuk PPPK 2023 menunggu UU ASN yang baru.

Mekanisme PPPK 2023

Bunda Nur juga mempertanyakan jika revisi UU ASN disahkan Agustus, apakah pendaftaran PPPK 2023 nanti bisa gugur. Sebab, mekanisme PPPK 2023 menggunakan regulasi sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan UU 5 Tahun 2004 tentang ASN.

Pertanyaan mengenai Mekanisme Rekrutan

Dia pun mempertanyakan jika revisi UU ASN disahkan Agustus atau sebelum pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 dibuka, bagaimana mekanisme rekrutmennya. Honorer K2 tenaga administrasi harus beradu dengan pelamar umum tanpa adanya kekhususan.

Tidak Mengulur Waktu Pengesahan Revisi UU ASN

Dia mengimbau supaya dibukanya jadwal pendaftaran PPPK tidak mengulur waktu pengesahan revisi UU ASN yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pendapat dari Andi Melyani Kahar

Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Melyani Kahar mengatakan seleksi PPPK sebaiknya dibuka setelah pengesahan RUU ASN, terutama karena kuota PPPK pada tahun 2023 sangat terbatas dan syarat pendaftarannya sangat rumit.

Sosialisasi oleh Komisi II DPR RI

Komisi II DPR RI telah melakukan sosialisasi mengenai mekanisme PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga telah melakukan rapat koordinasi dan uji publik terkait RUU ASN.

Penutup

Diharapkan bahwa pembukaan pendaftaran PPPK pada bulan September tidak mengganggu pengesahan revisi UU ASN yang dijadwalkan pada bulan Agustus

Baca Juga: